Ketika Surat Pajak Menjadi Ruang Belajar tentang Ketahanan Fiskal

Sebagai guru SMA di Jawa Tengah, saya terbiasa melihat murid-murid belajar dari hal yang dekat dengan hidup mereka. Teori yang terlalu jauh biasanya cepat menguap. Tapi ketika pelajaran dikaitkan dengan jalan yang mereka lewati, usaha orang tua mereka, atau gawai yang mereka pakai setiap hari, mereka lebih mudah paham. Menurut saya, pajak juga begitu. Pajak jangan hanya dibicarakan sebagai angka besar di APBN. Pajak perlu diceritakan sebagai bagian dari kehidupan warga.

Saya teringat pengalaman seorang rekan, sesama guru. Suatu hari ia bercerita, mendapat surat dari Direktorat Jenderal Pajak. Surat itu datang melalui email pribadi dan juga lewat pos. Isinya tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Bahasa sederhananya, ia diminta menjelaskan ada dana cukup besar masuk ke rekeningnya.

Jujur, reaksi pertama tentunya cemas. Siapa pun mungkin akan merasa begitu kalau menerima surat resmi dari kantor pajak. Apalagi rekan saya bukan pengusaha besar. Ia guru biasa. Dana yang masuk itu berasal dari ganti rugi, atau sering disebut Masyarakat “ganti untung”, atas tanah warisan yang terkena proyek jalan tol. Nilainya lebih dari satu miliar rupiah. Sebagian dana itu kemudian ia gunakan untuk mengembangkan usaha dan kegiatan UMKM.

Dari kacamata orang awam, uang masuk ke rekening mungkin dianggap urusan pribadi, yang penting asal-usulnya jelas. Namun dari sisi administrasi negara, aliran dana besar tentu perlu dicocokkan dengan data perpajakan. Nah, di sinilah saya melihat hal menarik. Proses yang dialami teman saya tidak langsung terasa sebagai “hukuman”. Petugas pajak memberi ruang untuk menjelaskan asal dana, menunjukkan dokumen pendukung, memperbaiki pelaporan, dan memahami apakah ada kewajiban pajak yang perlu diselesaikan.

Bagi saya, ini contoh pendekatan yang cukup humanis. Surat dari kantor pajak memang bisa membuat kaget. Tetapi kalau diikuti dengan penjelasan yang baik, surat itu dapat berubah menjadi pintu literasi. Masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi paham. Yang awalnya bingung menjadi berani bertanya. Yang awalnya takut menjadi sadar bahwa tertib pajak bukan sekadar membayar, tetapi juga melaporkan dan menjelaskan dengan benar.

Pengalaman ini tentunya cocok dengan perluasan basis pajak. Selama ini, perluasan basis pajak sering dibayangkan sebagai upaya mencari lebih banyak orang untuk membayar pajak. Pandangan itu tidak salah, tetapi belum lengkap. Menurut saya, perluasan basis pajak dibaca sebagai usaha mengajak lebih banyak warga masuk ke ekosistem pajak secara sadar, adil, dan tidak menakutkan.

Kehidupan ekonomi masyarakat sekarang makin beragam. Ada guru yang mempunyai usaha kecil, ibu rumah tangga yang berjualan daring, pegawai yang berinvestasi, petani yang lahannya dibebaskan untuk proyek strategis, hingga anak muda berpenghasilan dari konten digital. Banyak transaksi terjadi, tetapi tidak semua orang memahami konsekuensi administrasinya. Maka, negara perlu hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping.

Program pembangunan jalan tol yang dialami teman saya juga menunjukkan hubungan erat antara pajak, infrastruktur, dan kebijakan fiskal. Jalan tol dibangun untuk memperlancar mobilitas, mempercepat distribusi barang, dan membuka pusat ekonomi baru. Pembangunan seperti ini membutuhkan pembiayaan besar. Salah satu penopangnya adalah pajak. Ketika negara membayar ganti rugi tanah, dana itu kembali ke masyarakat. Setelah itu, dana bergerak lagi menjadi modal usaha, belanja, investasi, atau kegiatan ekonomi lain. Dari sana, roda ekonomi berputar, dan basis pajak pun ikut meluas.

Di sisi lain, ketahanan fiskal menjadi makin penting karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik, rivalitas negara besar, harga energi yang naik turun, pelemahan nilai tukar, dan perubahan iklim bisa berdampak ke Indonesia. Harga bahan bakar, pangan, biaya impor, hingga belanja subsidi bisa ikut tertekan. Kalau penerimaan negara rapuh, pemerintah akan kesulitan menjaga layanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan.

Makanya, memperluas basis pajak adalah strategi penting. Namun perlu dipahami bahwa strategi ini tidak selalu berarti menciptakan pajak baru atau menaikkan tarif pajak. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang ada dapat tercatat dengan baik. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, integrasi data lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu menciptakan data yang lebih akurat sekaligus pelayanan yang lebih efisien.

Selain itu, edukasi dan pendampingan harus menjadi bagian dari strategi tersebut. Banyak pelaku UMKM, pekerja lepas, kreator digital, maupun masyarakat yang menerima dana besar dari transaksi tertentu sebenarnya ingin patuh, tetapi belum memahami kewajiban administrasinya. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang efektif bukanlah menakut-nakuti, melainkan memberikan ruang konsultasi, pendampingan, dan penjelasan yang mudah dipahami.

Di era ekonomi digital, peluang perluasan basis pajak juga semakin besar. Berbagai transaksi daring telah menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang terus berkembang. Jika dikelola melalui integrasi data, edukasi, dan pelayanan adaptif, sektor-sektor tersebut dapat menjadi sumber penerimaan berkelanjutan tanpa menambah beban yang tidak perlu bagi masyarakat.

Perluasan basis pajak juga memiliki hubungan erat dengan ketahanan fiskal. Dunia saat ini menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari ketegangan geopolitik, konflik di sejumlah kawasan, fluktuasi harga energi, pelemahan nilai tukar, hingga dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat memengaruhi harga pangan, biaya impor, subsidi, dan berbagai belanja negara lainnya. Ketika penerimaan negara rapuh, kemampuan pemerintah untuk menjaga layanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah ikut terancam.

Karena itu, negara tidak bisa hanya bergantung pada kelompok wajib pajak yang sama setiap tahun. Jika aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat semakin banyak tercatat dan dipahami, penerimaan negara akan lebih kuat dan berkelanjutan. Ketahanan fiskal tidak dibangun melalui pemaksaan, melainkan melalui kepatuhan yang tumbuh secara lebih merata.

Sebagai guru, saya percaya literasi pajak perlu diperluas di ruang-ruang pendidikan. Siswa perlu memahami bahwa pajak memiliki hubungan langsung dengan sekolah, beasiswa, jalan, puskesmas, dan berbagai fasilitas publik yang mereka nikmati setiap hari. Ketika generasi muda memahami manfaat pajak sejak dini, kesadaran sebagai warga negara akan tumbuh lebih kuat.

Pada akhirnya, perluasan basis pajak bukan sekadar strategi meningkatkan penerimaan negara. Ini adalah upaya membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat. Pengalaman rekan saya membuktikan bahwa surat klarifikasi dapat menjadi ruang belajar, bukan sekadar ruang pemeriksaan. Ketika negara hadir dengan data akurat, petugas komunikatif, dan layanan solutif, masyarakat akan lebih mudah memahami bahwa pajak bukan hukuman atas penghasilan, melainkan bentuk gotong royong menjaga Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika global. Ketahanan fiskal yang kuat pada akhirnya tidak hanya lahir dari sistem yang canggih, tetapi dari tumbuhnya kesadaran bersama bahwa setiap warga memiliki peran dalam menjaga masa depan bangsa.

Tiktok @ditjenpajakri,

Twitter @ditjenpajakri,

Threads @ditjenpajakri,

Facebook @DitjenPajakRI,

LinkedIn @ditjenpajakri,

Youtube @ditjenpajakri